Pajak Jual Beli Rumah Wajib Anda Ketahui Sebelum Melakukan Transaksi

Selain biaya pembelian rumah, Anda sebagai pembeli juga akan dikenakan Pajak Jual Beli Rumah yang terdiri atas beberapa bagian. Pajak-pajak tersebut berlaku dalam proses pembelian rumah, tanah maupun apartemen. Berikut ini beberapa pajak yang harus Anda tanggung ketika terjadi transaksi jual beli rumah.

4 Biaya Pajak Jual Beli Rumah yang Harus ditanggung

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Jual Beli Rumah pertama yaitu Pajak Penghasilan atau PPh yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1994. Pajak tersebut dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh badan atau pribadi. Pajak diperoleh dari pengalihan hak atas tanah, rumah, bangunan yang jumlahnya lebih dari Rp. 60.000.000.

Besarnya pajak penghasilan yaitu sebesar 5 % dari jumlah bruto nilai penghasilan atas hak tanah dan bangunan. Sedangkan pajak penghasilan sebesar 1% pada pengalihan hak rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak.

Namun menurut Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2016 menjelaskan mengenai tarif baru yang dikenakan. PPh atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan dikenakan sebesar 2,5% saja.

Pajak Penghasilan wajib dibayar oleh penjual tanah atau bangunan setelah mendapatkan pendapatan dari transaksi jual beli rumah yang telah dilakukan. Atau PPh harus dibayarkan sebelum Akta Jual Beli diterbitkan sesuai dengan harga yang disepakati.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan atau disingkat PBB yaitu pajak yang dikenalkan kepada properti berupa tanah dan bangunan seperti rumah, ruko, dan beragam bentuk bangunan lainnya. Pajak yang satu ini bersifat kebendaan yang secara umum besar pajak terutang ditentukan pada keadaan tanah dan bangunan tersebut.

Pajak Bumi Bangunan telah diatur dalam Undang Undang No. 12 Tahun 1985 pasal 6 dan Undang undang No. 12 tahun 1994 serta Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002. Dasar dari perhitungan pajak yaitu nilai jual kena pajak (NJKP).

NJKP yaitu persentase tertentu berdasarkan dari nilai jual tanah dan bangunan sebenarnya. Nilai NJKP ditetapkan sebesar 20% presentase kecilnya, dan setinggi-tingginya 100%. Besar kecilnya persentase tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah dengan melihat kondisi ekonomi nasional.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai yaitu pajak yang dikenakan atas penjualan properti terhadap kegiatan penjualan bangunan. Bangunan tersebut meliputi rumah, apartemen, kondominium maupun bentuk bangunan lainnya. PPN mulai dihitung dari terjadinya pembayaran uang muka maupun ketika pelunasan pembelian bangunan.

Pajak Pertambahan Nilai hanya akan dikenakan oleh pembeli ktika penjual adalah pengusaha kena pajak. Namun jika penjual tidak kena pajak, maka PPN bisa dijatuhkan kepada kedua pihak.

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau sering dikenal BPHTB yaitu pemungutan atas akumulasi hak atas tanah, bangunan, maupun tanah dan bangunan. Hak mengenai pengelolaan BPHTB yaitu dalam undang-undang No. 16 tentang Rumah Susun dan ketentuannya serta Undang-undang No. 5 tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Besar tarif yang akan dikenakan pada BPHTB yaitu sebesar 5%  kepada pemilik atau pembeli rumah. Pembayaran BPHTB akan dikenakan dengan batasan nilai diatas Rp. 30.000.000. Pajak tersebut  telah diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 1997 dan efektif sejak 1 Januari 1998.

Demikian beberapa Pajak Jual Beli Rumah yang akan dikenakan ketika terjadi transaksi jual beli oleh penjual dan pembeli. Mengetahui beberapa pajak tersebut tentu akan mengurangi terjadinya penipuan antara kedua belah pihak.

Leave a Comment